forex trading logo

Indonesian Afrikaans Arabic Chinese (Simplified) Czech Dutch English French German Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Kementrian Sosial R.I

 

LPSE SULTENG

Bappeda Sulteng

Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi Sulteng

Badan Penelitian & Pengembangan Daerah Propinsi Sulteng

KUMPERIND.SULTENG.GO.ID

ESDM SULTENG

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

BKPPD SULTENG

BADAN KESBANGPOL LINMAS SULTENG

INSPEKTORAT.SULTENG.GO.ID

Jamkesmas

Home Unit Kerja Bidang Jaminan & Bantuan Sosial BENCANA NON SOSIAL
BENCANA NON SOSIAL PDF Print E-mail
Written by Staf Perencanaan   
Monday, 11 June 2012 01:40

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) salah satu negara dan negeri di dunia khususnya di Asia Tenggara yang paling banyak menyandang gelar, status juga sebutan yang semua itu identik dengan kondisi faktual keIndonesiaan. Misalnya, negeri khatulistiwa, negeri bahari, negara kepulauan, kepulauan nusantara dan lain-lain sebagainya serta tidak pula ketinggalan biasa disebut “negeri seribu bencana”. Disebut negeri khatulistiwa karena negeri ini berada pada lintasan garis khatulistiwa. Negara kepulauan, karena negara kita terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil yang membentang mulai dari dataran rendah Malahayati di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sampai dataran tinggi puncak Jayawijaya di Papua. Negeri bahari, karena ± 80% bumi Indonesia dikelilingi oleh lautan. Disebut pula Kepulauan Nusantara, karena negeri yang beribu pulau ini berada di antara dua benua (Asia dan Australia) serta dua samudera (Pasifik dan Atlantik). Bila disebut “negeri seribu bencana”, tidak heran lagi karena fenomena kebencanaan setiap tahun selalu melanda negeri ini dan keberadaannya berdampak pada timbulnya kehancuran secara fisikal serta kerugian berupa korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit.

Beruntunglah, sebagai “negeri seribu bencana” Indonesia memiliki sebuah perangkat legislasi yang secara khusus mengatur tentang bencana. Legislasi dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan itu diharapkan – salah satunya – agar bencana yang senantiasa mengancam dapat terkelola dengan baik dan profesional, sehingga korban yang timbul akibat bencana dapat diminimalisir. Sebaliknya, bencana yang tidak terkelola dengan baik dan profesional tentu akan menimbulkan malapetaka dahsyat yang membuat manusia tidak berdaya lagi baik secara fisik maupun psikis. 
Pada bab I pasal 1 (ayat 1, 2, 3, 4) UU No. 24 Tahun 2007 makna/definisi bencana dan tiga jenis bencana telah terurai dengan begitu tegas dan lugas, seakan tak ada lagi celah yang penting untuk didiskusikan apalagi diperdebatkan. Namun demikian, hanya karena UU ini produk manusia tentu di sana sini masih saja dijumpai hal-hal yang mungkin perlu dilengkapi agar keberlakuannya bisa lebih komprehensif dan bersifat mengayomi. Berbeda halnya dengan kitab suci (Alqur’an misalnya) di mana nilai-nilai dan pesan-pesannya bersifat komprehensif, mengayomi, visioner, futuristik, transenden dan egaliter.
Tulisan ini tidak bermaksud meninjau secara keseluruhan isi UU No. 24 Tahun 2007, namun sebatas ingin mengajak kembali melihat jenis-jenis bencana yang telah terurai dengan begitu apik dalam bab I pasal 1 (ayat 2, 3, 4). Secara kongkrit disebutkan bahwa Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor (ayat 2); Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam, antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit (ayat 3); Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa manusia, meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas (ayat 4). Dengan demikian dikenal tiga jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.
Perkembangan dinamika dan kebutuhan yang melingkupi kehidupan manusia serta pertambahan populasinya, baik pada strata modern, transisi maupun tradisional menurut Penulis dapat melahirkan jenis bencana baru selain dari tiga jenis bencana di atas. Di mana jenis bencana baru tersebut bila ditilik secara mendalam tidak memiliki hubungan dengan alam, tidak relevan dengan non alam dan sedikit lebih dekat dengan kehidupan manusia, namun bukan kerusuhan atau konflik. Penulis menyebut jenis bencana baru ini dengan “bencana non sosial”, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non sosial berupa longsornya gundukan sampah atau jenis lain yang setara dengan itu.
Sampah dapat dijumpai di mana-mana, baik kota-kota kecil, kota besar maupun kota-kota yang sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Sampah sangat erat hubungannya dengan manusia. Di mana ada manusia, pasti di situ ada sampah, baik pada manusia modern, transisi maupun tradisional. Menumpuknya sampah-sampah tersebut tentu tidak bisa dipisahkan dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan dinamika masyarakat. Itu artinya semakin pesat perkembangan manusia, semakin banyak pula tumpukan sampah yang dihasilkan. Dewasa ini sampah mulai menimbulkan masalah signifikan sebagai bencana non sosial dalam kehidupan manusia. Tetapi di sebagian kalangan sampah memberi berkah dalam hidup, bahkan tidak jarang ada pejabat yang terjerat kasus korupsi akibat sampah. Yang umum dipahami oleh masyarakat bahwa sampah dapat menimbulkan penyakit, antara lain diare, disentri, radang pernapasan dan penyakit kulit. Selain berkah dan penyakit yang ditimbulkan, sampah juga telah mengakibatkan korban kematian pada manusia. Bukan karena penyakit, melainkan karena longsornya gundukan sampah yang telah menggunung seperti terjadi di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat beberapa tahun silam. Fakta tersebut ril adanya dan fenomena itu hanyalah satu kasus yang mungkin sebelumnya tidak pernah ada. Tetapi ke depan dipastikan sampah akan menjadi pemandangan buruk dan ancaman yang selalu menimbulkan bencana non sosial pada manusia sekitarnya sebagaimana bencana alam dan bencana sosial.
Sebagai pembanding Penulis mencontohkan, bahwa di masa lampau di negeri ini sangat sedikit dijumpai data kasus konflik dan kerusuhan yang terjadi akibat ulah manusia. Mengapa? Karena di masa itu populasi manusia masih sedikit, kebutuhan hidup masih terjangkau serta kepentingan sesaat untuk pribadi dan kelompok bukan yang utama. Seiring dengan itu terminologi “bencana sosial” pun tidak pernah didengar. Tetapi kini, lahirnya terminologi “bencana sosial” karena terbidani oleh kerusuhan yang menjadi pemandangan keseharian, konflik yang meluas dan memuncak, hingga kepentingan yang mengorbankan kawan maupun lawan berseliweran di mana-mana.
Karena itu, bab I pasal 1 UU No. 24 Tahun 2007 perlu dirumuskan kembali dan diperluas wilayah cakupannya. Dengan bertambahnya satu jenis bencana sebagaimana pendapat Penulis di atas, maka UU No. 24 Tahun 2007 harus direvisi dengan memasukan “bencana non sosial” sebagai salah satu jenis bencana. Dengan demikian jenis-jenis bencana menjadi empat, yaitu bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan bencana non sosial. Yesss....!!!
_________________________________________________________________________________
Penulis Abdul Gafar Mallo: Kepala Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana dan Penanggulangan Bencana Dinas Sosial Prov. Sulawesi Tengah.

 

Last Updated on Monday, 11 June 2012 01:48
 


Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah - Jl. Prof. Moh. Yamin No. 15 Palu – Telp. (0451) 421866 - © 2011 - Webmaster by Freelance Web Design.